Salah satunya dari Heri Bachtiar anggota komisi C, bidang ekonomi dan keuangan. Heri meminta kejari mengusut tuntas dugaan korupsi dana tilik warga tersebut. "Itu dana milik rakyat, dan hanya boleh digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Jika ada indikasi korupsi harus ditindak tegas," ungkap Heri kemarin (2/10).
Kepada kejari, para anggota fraksi Keadilan Pembangunan itu meminta agar korps Adhiyaksa itu melakukan penyidikan secara detail terhadap siapa saja yang dianggap melaksanakan program yang tidak sesuai aturan berlaku. Bahkan sekalipun kasus tersebut akan melibatkan eksekutif sebagai penentu program.
"Jika memang terjadi indikasi penyalahgunaan anggaran, eksekutif harus berani bertanggung jawab. Apakah selama ini mereka sudah meaksanakan kebijakan yang benar,' ujarnya.
Dijelaskan Heri, sebagai legislatif pihaknya tidak bisa memantau secara detail penggunaan anggaran hingga meneliti setiap rupiah yang dipakai eksekutif. Sehingga, jika kejari menemukan indikasi penyelewengan anggaran dana sudah barang tentu harus diselesaikan secara prosedur. "Kami sebagai legislatif tidak bisa mengawal secara detail setiap sub item, atau perkuitansi barang yang masuk anggaran belanja eksekutif," paparnya.
Setali tiga uang, Ketua DPRD Pacitan, Sutomo juga menyampaikan hal serupa. Dia meminta kepada seluruh jajaran eksekutif yang terlibat dalam pelaksanaan program tilik warga itu kooperatif. Sehingga, proses penyidikan kejari tidak akan terganjal oleh hal-hal yang tidak perlu. "Saya tidak mau berkomentar banyak, intinya ya kalau ada temuan kasus seperti itu ya diselesaikan saja. Itu sudah masuk ranah hukum, eksekutif juga harus lebih berhati-hati dalam membelanjakan anggaran," tegasnya.
Sumber: Jawa Pos Radar Pacitan edisi Kamis, 03 Oktober 2013
Sumber Foto: Google
Tidak ada komentar:
Posting Komentar