Pacitan Kini Bukan Daerah Tertinggal Lagi

Pacitan, Jawa Timur: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendengarkan paparan Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Pacitan Indartato mengenai  perkembangan pembangunan di Pacitan secara khusus dan Jawa Timur secara umum. Paparan berlangsung di Pendopo Kabupaten Pacitan, Jumat (13/1) pagi. 

Tujuh tahun lalu, ketika SBY pertama kali memimpin Indonesia, Pacitan  masih dikategorikan daerah tertinggal. "Setelah itu kita lakukan berbagai aksi pembangunan di Pacitan sebagaimana pula percepatan dan perluasan pembangunan di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia yang juga berkategori daerah
tertinggal," Presiden mengawali pengantarnya.

Sekarang, pada periode pemerintahan SBY yang kedua,
Pacitan bersama dengan sekitar 50 kabupaten yang lain sudah terbebas dari kategori tertinggal. "Tentu ini kita syukuri dan saya mnegucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras," Presiden SBY menambahkan.

Suatu daerah dikatakan sudah bebas dari kategori
tertinggal, lanjut Presiden, diukur dari taraf kehidupan rakyat, pendidikan, dan kesehatan. Indikator-indikator tersebut dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, juga dilihat infrastuktur dan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan perekonomian yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

"Kalau sudah terbebas dari kategori daerah tertinggal berarti aspek-aspek itu sudah meningkat, meskipun dibandingkan dengan kabupaten lain yang sudah lebih maju tentu masih banyak yang harus dilakukan di kabupaten ini," SBY menjelaskan.

Presiden SBY selalu mendukung rencana, komitmen, dan upaya pemerintahan provinsi maupun kabupaten untuk meningkatkan terus-menerus pembangunan di Pacitan. Presiden berharap pembangunan yang langsung menyentuh aspirasi rakyat terus dijalankan dengan
gigih.

"Daerah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan secara bertahap dan berlanjut. Saya ingin dari pak Bupati ke bawah harus sungguh bekerja keras," Presiden mengingatkan.

Kepala Negara meminta jangan sampai rencana pembangunan tidak bisa berjalan karena belum selesai urusan dengan kelompok tertentu. "Ajak bicara baik-baik kelompok itu, kemudian kalau memang ada kewajiban pemerintah untuk memenuhinya, ganti rugi misalnya, berikanlah ganti rugi yang pantas dan adil," SBY menegaskan.

Namun, ujar Presiden, jangan pula rencana untuk mensejahterakan rakyat diganggu oleh kepentingan tertentu secara tidak wajar. "Itu tidak boleh terjadi di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia," kata SBY.

Untuk itu, penyelenggara pemerintahan wajib menjelaskan rencana pembangunan kepada rakyat secara terbuka. Rakyat, SBY menambahkan, juga perlu tahu satu program tidak bisa berjalan karena ada hambatan tertentu. "Intinya komunikasi. Ajaklah bicara semua, ini keluarga besar Pacitan," Presiden SBY menandaskan. 
 
Turut mengikuti paparan ini Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri PU  Joko Kirmanto, Mentan Suswono, Mendikbud Muhammad Nuh, Menlut dan Perikanan Cicip Sutarjo, Menteri PDT Helmy Faishal, Menkop dan UKM Syarief Hasan, Menpora Andi Mallarangeng, dan Seskab Dipo Alam. (dit)