Keempat sektor itu adalah, sektor perbankan, dana pensiun, asuransi, dan pasar modal. Keempatnya saling menukar informasi dengan payung koordinasi antara Bank Indonesia di sisi moneter dengan pemerintah di sisi fiskal.
"Koordinasi yang dibangun sudah sangat bagus. Dan respon kebijakan sudah kami persiapkan," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (11/10/2011).
Meski demikian, Hatta merasakan ganjalan yang menyebabkan benteng pertahanan Indonesia belum maksimal, yakni belum tuntasnya Rancangan Undang-undang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). JPSK dibutuhkan sebagai landasan pemerintah untuk mengantisipasi badai krisis ekonomi global yang bisa mampir ke Indonesia kapan saja.
"Dengan UU JPSK, pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Jangan seperti Eropa yang gonjang-ganjing akibat lambat mengambil keputusan," jelasnya.
Saat ini, kata Hatta, pemerintah terus mempersiapkannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Revisi Rancangan UU JPSK akan segera disampaikan pemerintah kepada DPR tahun ini. RUU JPSK pertama kali diajukan pemerintah pada akhir 2008. Namun, pada pembahasannya mengalami kendala karena pemerintah dan DPR gagal bersepakat pada beberapa pasal krusial.
"Namun, kita tidak usah khawatir meski UU JPSK belum ada. Penanganan krisis, seandainya terjadi, akan tetap baik. Kita punya landasan yang lebih kuat, yaitu UUD 1945," tegas Hatta.
Di saat sama, pemerintah juga terus memperkuat sektor riil sebagai basis penggerak perekonomian. Mesin pertumbuhan perekonomian utama yang perlu dijaga adalah ekspor dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga perlu dipelihara dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat agar tidak turun.
Hatta mengukur fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibanding tahun 2008. Namun untuk menjaga pertumbuhan, hal diatas perlu diperhatikan serius. "Itu menjadi bagian yang kita jaga terus," katanya.
(adv/adv)
Sumber : detik.com
